oleh

Papua akan lebih baik Berkat Otsus

Indonesiabangsaku, Jakarta – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. 

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun dalam laporannya mengatakan, terdapat 20 pasal yang mengalami perubahan dalam RUU ini. Sebanyak 20 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal usulan Pemerintah yang memuat materi mengenai dana Otsus Papua, sebanyak 15 pasal di luar substansi yang diajukan, ditambah 2 pasal substansi materi di luar undang-undang. 

Dalam perubahan tersebut, RUU Otsus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Dalam bidang politik, hal ini dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di DPRK, sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam RUU. Kemudian di bidang pendidikan dan kesehatan, RUU Otsus Papua mengatur mengenai kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk OAP. Dalam bidang ketenagakerjaan dan perekonomian, pada pasal 38 telah menegaskan bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan OAP. Selanjutnya dalam  bidang  pemberdayaan,  Pasal  36  ayat  (2)  huruf (d) menegaskan bahwa sebesar  10 persen  dari  dana  bagi  hasil  dialokasikan  untuk  belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat.

Selain itu, dalam RUU ini diatur pula mengenai dana Otsus yang disepakati mengalami peningkatan dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, menjadi 2,25 persen. Melalui perubahan tata kelola dana otsus tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat teratasi. Kemudian, RUU ini juga mengatur tentang hadirnya sebuah Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3), pemekaran provinsi di tanah Papua, serta peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur bahwa penyusunan Peraturan Pemerintah harus dikonsultasikan dengan DPR, DPD dan Pemerintah Daerah di Papua dan Papua Barat.

Apner Ullo, salah satu Masyarakat Tanah Rubuh di Kab. Manokwari, menilai Pengesahan UU Otsus Jilid II merupakan awal yang baru bagi masyarakat Papua untuk menikmati pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya, karena Otsus Jilid II telah mendapat berbagai masukan dan evaluasi sehingga kekurangan dalam pelaksanaan Otsus sebelumnya telah diperbaiki. “Ini merupakan hal baik bagi masyarakat Papua dan semua itu tidak lepas dari perhatian pemerintah Pusat terhadap kesejahteraan masyarakat Papua”, jelas Apner.

Terkait masih adanya kelompok yang melakukan provokasi dan aksi penolakan Otsus, Apner menilai kelompok tersebut melakukan kegiatan yang sia-sia dan hanya demi kepentingan pribadi sehingga tidak banyak masyarakat Papua yang simpati terhadap kegiatan mereka. Di jaman modern ini, masyarakat Papua sudah mulai terbuka cara berpikirnya sehingga lebih sulit untuk dipengaruhi. 

“Apabila ada masyarakat yang terpengaruh oleh kelompok tersebut kemungkinan besar karena adanya rasa kekecewaan ataupun adanya iming-iming yang besar dari kelompok tersebut”, ungkap Apner.

Apner berharap agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan Otsus Jilid II, pemerintah dapat lebih transparan terhadap penggunaan dana Otsus sehingga masyarakat mengetahui kemana saja dana Otsus yang begitu besar mengalir. Sebab pada pelaksanaan Otsus sebelumnya telah banyak ditemukan adanya penyelewengan dana Otsus dan penyalahgunaan kewenangan sehingga banyak masyarakat Papua yang belum merasakan manfaat keberadaan Otsus. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena jangan sampai pelaksanaan Otsus Jilid II akan menimbulkan kekecewaan yang lebih besar di kalangan masyarakat Papua sehingga masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah.

Sebagai salah satu masyarakat Tanah Rubuh, Apner menghimbau masyarakat untuk mendukung juga pelaksanaan Otsus Jilid II karena dengan adanya Otsus maka masyarakat Papua dapat meningkatkan kesejahteraan seperti kemudahan dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *