oleh

PELABELAN KKB SEBAGAI KST SUDAH SESUAI DENGAN UU TERORISME

Konflik separatisme di wilayah Papua masih menjadi kajian dan fokus di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Situasi keamanan di Papua kembali menunjukkan eskalasi terdapat menuver pihak yang menolak kelanjutan otsus hingga insiden penembakan akibat konflik bersenjata yang memakan korban jiwa, baik warga sipil, tokoh masyarakat hingga aparat keamanan. Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafa menyatakan bahwa masyarakat di sana sudah tak percaya pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai gejolak dan konflik di Papua. Merespon hal tersebut, pada 22 April Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua telah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Hasilnya, dalam konferensi pers di tanggal 29 April 2021, Mahfud MD secara tegas menyatakan bahwa pemerintah secara resmi menyatakan KKB sebagai kelompok teroris, keputusan tersebut merupakan sikap pemeirntah terhadap sederet penyerangan KKB di papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU No.5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Keputusan menjadikan KKB sebagai teroris kemudian disambut dengan labeling KKB sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang diinisiasi oleh BIN pasca terjadinya penembakan terhadap Kabinda Papua, IGP Danny Nugraha Karya.

Labeling KKB menjadi KST merupakan respon pemerintah sebagai tindak lanjut dalam upaya mendegradasi eksistensi kelompok tersebut yang sering melaksanakan manuver di berbagai media demi meraih dukungan masyarakat. Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa penetapan KKB sebagai KST sudah akurat karena mereka melakukan tindakan terror yang membahayakan keselamatan masyarakat. Dengan labeling tersebut diharapkan semakin mempercepat upaya pemberantasan hingga ke akar-akarnya. Ahli hukum pidana dari UI Chudry Sitompul menyatakan bahwa KKB telah memenuhi syarat sebagai kelompok teroris karena sering meneror masyarakat hingga menimbulkan korban. Kemudian, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga menegaskan penyebutan KKB sebagai teroris sangat cocok. Pemberantasan KKB wajib dilakukan agar tidak ada lagi yang mengancam keamanan rakyat Papua.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *