oleh

Pembahasan Daerah Otonomi Baru Papua Jalan Terus

-Berita, Papua-224 Dilihat

Anggota Komisi I DPR RI Yan Mandenas menegaskan pembentukan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan berjalan sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Meski terjadi pro dan kontra akhir-akhir ini, lesgislator asal Papua itu mengaku merupakan hal yang biasa terjadi.

“Prokontra adalah hal biasa namun kebijakan pemerintah tetap berjalan. Strategi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan di Papua harus menggunakan berbagai cara salah satunya adalah Otsus yang dilanjutkan dengan DOB,” ujarnya kepada RRI.co.id, Kamis (21/4/2022)

Setelah disahkan DPR, dikatakannya RUU pembentukan 3 DOB, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, sudah dikirim kepada Presiden.

DPR tengah menunggu Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan selanjutnya akan melakukan pembahasan  Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah.

“Slot yang dikasih berdasarkan kemampuan fiskal negara, hanya bisa membantu pemekaran wilayah di tiga provinsi baru untuk tahun 2023. Kita bisa resmikan. Sehingga nanti, desain panjangnya ada 7 provinsi di Papua, sisanya menyusul. Pembahasan Undang-undangnya RUU akan terus kita lakukan, tapi mungkin baru bisa lanjutkan lagi di tahun 2023, ” tambahnya. 

Langkah selanjutnya, ketiga provinsi ini akan diikutsertakan dalam pembahasan APBN 2023. Pemerintah dan DPR melakukan percepatan penyelesaian rancangan undang-undang agar bisa ditetapkan sebagai UU sehingga pembahasan anggaran sudah bisa dialokasikan dananya oleh Pemerintah dan DPR. 

“Tahun 2023 pemekaran tiga provinsi ini provinsi harus dilakukan. Penunjukan karateker gubernur juga akan dilakukan pemerintah,” ujarnya

Sementara Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano sangat mendukung pembentukan DOB di Papua. Menurutnya langkah yang sudah dilakukan pemerintah dan diperjuangan DPRbertujuan untuk percepatan pembangunan di Papua.

Kemudian peningkatakan kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah rentan kendali pelayanan pemerintah.

“Kami mendukung DOB karena tujuan melakukan pemeretaan pembangunan, kesehateraan masyarakat Papua. Terus memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin Papua pertumbuhan ekonominya bisa maju, pendidikannya maju, pelayanannya maju, dan wisatanya maju. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.

Mano berharap seluruh masyarakat Papua tidak terpengaruh dengan beberapa aksi penolakan DOB. Menurutnya penolakan tersebut hanya segelintir orang yang kepentinganya terganggu dengan DOB. Masyrakat Papua harus bekerja keras membanguan daerahnya karena kesempatan yang diberikan pemerintah melalui DOB.

 “Mari kita merdeka dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Papua harus berada pada posisi lima besar nasional, karena Papua memiliki sumber daya alam sangat luar biasa, tinggal didorong dengan sumber daya manusia,” ujar Benhur Tomi Mano.*

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.