oleh

Pembangunan IKN Tingkatkan Kapasitas Warga Lokal 

KALI kedua mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepanjang tahun ini, membuat Presiden Joko Widodo optimistis pembangunan infrastruktur IKN dapat berjalan lancar dan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan. Optimisme presiden berdasarkan pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur. Seperti Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memiliki cukup banyak tantangan.

“Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan,” kata presiden saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (22/6). Dikutip dari laman resmi Angkasa Pura 1, Bandara Internasional Yogyakarta dibangun dengan investasi dana Rp 11,3 triliun. Anggaran Rp 7,1 triliun digunakan untuk pembangunan fisik, dan Rp 4,2 triliun untuk pembebasan lahan.

Luas terminal Bandara Internasional Yogyakarta sebesar 219.000 meter persegi. Sementara total luas area bandara mencapai 587 hektare. Menjadikan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai salah satu bandara terbesar di Indonesia dengan kapasitas saat ini dapat menampung hingga 20 juta penumpang per tahun. Pada kapasitas ultimate, Bandara Internasional Yogyakarta nantinya dapat menampung hingga 24 juta orang per tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi presiden menambahkan, pembangunan KIPP Nusantara bisa dimulai Agustus 2022.

Dalam keterangan terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menyampaikan, lokasi yang dikunjungi presiden dua hari lalu di Sepaku, akan dibangun Istana Kepresidenan. Pihaknya segera memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022–2024. “Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kami akan membangun land development beberapa kawasan untuk pengembangan istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain,” kata Danis.

Sebagai pendukung, juga akan dibangun akses jalan tol ke arah IKN. “Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Insyaallah mulai Agustus pembangunan IKN dimulai,” ujar Danis. Untuk mendukung pembangunan IKN, pada tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,3 triliun. Sedangkan total anggaran tahun jamak yang disiapkan hingga 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Akan dimulainya megaproyek pembangunan IKN membuat pelaku jasa konstruksi daerah bergairah. Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim Slamet Suhariadi mengatakan, pengusaha jasa konstruksi lokal berharap, kontraktor bisa terlibat lebih pada pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi kecil dan menengah.

“Karena kalau sekarang, dengan kegiatan di atas Rp 50 miliar, hanya bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi besar. Apalagi kegiatan dengan nilai triliunan. Kalau berharap kontraktor lokal jadi main contractor (kontraktor utama), kelihatannya kecil sekali peluangnya. Makanya kami harapkan, ada peluang usaha di dalam aturan kegiatan pembangunan IKN, diperuntukkan pengusaha lokal dengan kualifikasi kecil atau menengah. Jadi ada pengecualian, untuk memberikan kesempatan khusus kepada kontraktor lokal untuk terlibat dalam pembangunan IKN,” harap Slamet.

Sementara itu, menurut ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi, patut dinanti efek domino pembangunan IKN dalam dua tahun ke depan. Menurut dia, proyek triliunan di Sepaku bisa berdampak positif bagi ekonomi daerah asalkan persentase keterlibatan tenaga lokal sesuai harapan. Maka, perlu langkah dari pemerintah daerah untuk memastikan ke Badan Otorita bahwa tenaga lokal jelas diutamakan. Dia mengatakan, usai pemerintah pusat mulai berkantor di IKN, gelombang pekerja migran akan mulai muncul di Kaltim.

Mereka bisa saja merupakan Aparatur sipil negara (ASN). Namun, di sisi lain, juga bisa bukan ASN yang datang untuk menempati posisi di sektor lain yang tumbuh bersamaan dengan pindahnya kantor-kantor pemerintah. Tentunya, tidak semua pekerja dari luar. Tenaga lokal tentunya terserap. Namun, angkanya masih belum pasti. Tetapi, jika dari 100 persen, sekitar 35–40 persen saja warga lokal, diakuinya akan bisa berdampak banyak. Sebab, dengan serapan itu bisa mengurangi angka pengangguran sekitar 6–7 persen di Kaltim saat ini.

“Dengan begitu, kita bisa menurunkan angka pengangguran jadi 4 persen, itu sangat bagus,” katanya kemarin. Dampak berikutnya, sebut dia, dari serapan tenaga lokal adalah, terjadi peningkatan pendapatan keluarga. Sebab, otomatis keluarga pekerja yang terserap dari proyek IKN, akan meningkat pendapatannya. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita Kaltim bisa tembus di atas pendapatan perkapita nasional sekitar Rp 60 juta per tahun. “Kaltim bisa jauh di atas itu. Dengan meningkatnya pendapatan, maka meningkat daya beli masyarakat,” jelasnya.

Setelah itu, tentu saja efeknya terjadi pertumbuhan UMKM dan produksi sampai pada kondisi produksi barang dan jasa jadi optimal. Efek dari peningkatan supply dan demand. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat usai 2024 dengan asumsi pandemi usai, maka Kaltim bisa tembus lebih 6,5–7 persen. Itu lebih dari angka rerata nasional yang di kisaran 5 persen. Sebaliknya, kalau serapan minim tak sampai 35–40 persen, dia memperkirakan, Kaltim tertinggal dari IKN. Kaltim kehilangan keriuhan dan efek dari kepindahan ibu kota.

Sehingga, pemprov atau pemerintah daerah harus membuat grand design dan roadmap tentang peningkatan tenaga kerja. Secara mikro, misalnya, BLK harus kerja ekstrakeras mencetak tenaga kerja dengan sertifikasi tertentu. Misal teknisi mesin pendingin ruangan, satpam, dan sebagainya. Pemda, ucap Sofyan, harus bisa mematok, misalnya akan mencetak teknisi mesin pendingin ruangan seribu orang dan sebagainya. “Pemda harus hadir misal melakukan kontrak hitam di atas putih dengan Badan Otorita, untuk menggunakan tenaga lokal. Bukan eksklusif, tapi menjalankan undang-undang,” tegasnya. Sebab, dengan kontrak itu, kepastian penggunaan tenaga lokal sudah di depan mata. Akan lebih mudah juga, karena ada landasan tertulisnya. 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.