oleh

Pemekaran Wilayah Jadi Bukti Pemerintah Utamakan Kesejahteraan Papua

-Papua-25 Dilihat

Upaya pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Papua merupakan sebuah bukti nyata bahwa memang Pemerintah terus mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih dan menghindari adanya pembangunan tidak merata di Indonesia.

Pemerataan pembangunan memang terus saja dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan salah satu Nawa Citanya. Pasalnya memang sudah sejak dulu Indonesia seolah terus terjadi ketimpangan akan pembangunan yang sama sekali tidak merata, khususnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan terlebih masuk ke dalam wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T).

Sejauh rezim-rezim sebelum Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi, tampak sekali banyak ketimpangan dan seolah yang dipentingkan hanyalah Pulau Jawa semata. Maka dari itu, melihat kenyataan tersebut, beliau langsung berkomitmen tegas bahwa akan benar-benar membuat pemerataan pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Papua.

Bahkan bukti dari Presiden Jokowi terus mengutamakan kesejahteraan Papua di tengah belakangan gejolak yang sempat terjadi lantaran ulah brutal dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST Papua) terjadi, beliau terus menginginkan supaya kondisi kembali stabil dan aman di Bumi Cendrawasih.

Maka dari itu Pemerintah juga terus mengeksekusi rancangan pemekaran tiga provinsi di Tanah Papua. Bahkan Pengamat Politik dan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Robi Sugara menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bukti konkret bahwa memang Presiden Jokowi sendiri benar-benar terus mengupayakan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.

Perlu diketahui bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sejak bulan Juni 2022 lalu sudah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, dirubah menjadi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Hal tersebut tujuan awalnya adalah memang untuk bisa menjamin hak serta pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Robi menambahkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memang tidaklah main-main dalam rangka bisa mensejahterakan masyarakat Papua karena sebagai wilayah yang memang tengah diprioritaskan atau didahulukan meski memang membutuhkan anggaran yang tidak bisa dikatakan sedikit, utamanya belakangan memang sedang terjadi gejolak perekonomian dunia yang diperparah dari dampak konflik Rusia dan Ukraina, namun terus saja diupayakan.

Pengamat Politik tersebut juga menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran yang dilakukan di Papua, maka hal tersebut pastinya akan mampu mempercepat pembangunan dan juga proses layanan yang seluruhnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat Papua secara maksimal, termasuk juga nantinya Pemerintah sendiri juga akan terus mengembangkan sumber daya manusia dari Orang Papua Asli.

Senada, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo juga menilai bahwa memang pemekaran yang dilakukan pada provinsi Papua tersebut sudah snagat selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bumi Cendrawasih sendiri. Dirinya memberikan apresiasi sangat besar dan menganggap kalau kebijakan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah sebuah bentuk kebijakan yang sangatlah luar biasa karena sebagai aksi kerja nyata dan juga keseriusan dalam membangun serta mensejahterakan masyarakat Papua.

Lebih lanjut, Jan Christian juga mengaku bahwa sejatinya memang pemekaran seperti yang tengah diupayakan oleh Pemerintah pada Provinsi Papua ini merupakan hal yang sangatlah diperlukan lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis dari Bumi Cenderawasih sendiri sangatlah luas bahkan jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Maka dengan kondisi geografis yang melebihi Jawa tersebut tentunya akan sangat menyita banyak tenaga jika sama sekali tidak ada otonomi baru sehingga yang terjadi adalah pelayanan tidak bisa merata dan tentunya kesejahteraan masyarakat sendiri akan terancam. Untuk itu sangat dibutuhkan rentang kendali yang diperlebar agar layanan publik bisa menjadi benar-benar maksimal dan tentunya optimal.

Bayangkan saja, Pulau Jawa yang sebenarnya secara geografis lebih kecil ketimbang Papua saja memiliki rentang kendali yang lebar dengan dibagi menjadi beberapa Provinsi lagi. Justru pembagian atau pemekaran wilayah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) ini sejatinya menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan bagi di tanah Papua.

Terlebih, Ketum DPN Pemuda Adat Papua itu juga menegaskan bahwa jika tiga provinsi baru tersebut benar-benar direalisasikan, maka secara otomatis pula akan ternjadi proses penyerapan sumber daya manusia lebih banyak, khususnya warga asli Papua akan bisa menjadi lebih berdaya lagi dengan banyaknya mata pencaharian yang bisa mereka lakukan, hal tersebut menurutnya merupakan dampak yang sangatlah positif bagi para generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk turut memberikan sumbangsih mereka pada Bangsa ini.

Pemekaran wilayah di Papua yang terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat memang menjadi bukti konkret yang tak terbantahkan lagi bahwa Pemerintah sendiri sangatlah mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua karena akan banyak sekali dampak positif yang bisa mereka rasakan mulai dari pelayanan yang akan lebih merata dan maksimal serta pengembangan sumber daya manusia akan bisa terjadi lebih optimal pula.

Sabby Kosay, Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.