oleh

Pemerintah Sosialisasikan Pasal RKUHP untuk mencapai keadilan

 RUU KUHP dipastikan harus beradab dan tetap humanis, demikian anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan dalam Forum Legislasi “RUU KUHP dan Nasib Hukum Indonesia”, bersama mantan anggota Panja RUU KUHP Fahri Hamzah dan pakar hukum Pidana Abdul FIkar (Universitas Trisakti), Selasa (7/6) di DPR RI Jakarta.

Menurut Arteria Dahlan RUU KUHP ini dipastikan harus juga beradab namun juga tetap humanis disesuaikan dengan politik hukum nasional, makanya berkali-kali saya katakan kepada pemerintah, segerakanlah karena sembilan reaksi yang menjadikan konfigurasi politik sebagai wujud dari pembentukan politik hukum negara nantinya, sekarang udah siap untuk mensahkann ini secepatnya. RUU ini juga sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat beragama berbangsa dan bernegara isu globalisasi hadir, isu sosialis demokrasi tentang bagaimana semuanya harus tidak liberal, tapi memang harus bersendikan HAM yang di sana, itu pun juga kita komodir tidak hanya HAM yang partikuler yang ada di Indonesia, begitu juga materi muatannya kenapa kita jelimet, susah karena RUU KUHP ini mengatur dari orang mau buat anak,sampai orang menutup mata meninggal dunia ini ada di sini semua.

Harus satu padu, kok waktu mau hukuman mau buat anak sampai mau ngebunuh orang yang satu berapa tahun, ini kok sekian tahun, kita mikirin sampai seperti itu, memang ini tidak hanya sekedar membuat undang-undang, tapi bagaimana merumuskan undang-undang itu melihat orang bisa lihat RUU KUHP ini bisa melihat ini loh Indonesia, jadi memang sangat sangat sulit. Kita juga mengatur bagaimana perlindungan, tidak hanya bagi korban pelaku pun kita kita jaga betul, antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis maupun hukum adat dan kearifan lokal semuanya masuk.

Undang-undang ini sudah disepakati sebagai undang-undang harusnya di 2019, pembahasan tahap pertama apa sudah disahkan, tinggal pembahasan tahap kedua yang kala itu negara kalah oleh tekanan publik, tapi kan kita enggak bisa ngomong begitu, ibu Puan mengatakan tidak boleh ada baper dalam berpolitik, artinya kita harus bagaimana, ikuti aja, dengarkan tempelkan telinga kita ke inti bumi agar kita bisa tahu jadi tangis rakyat. Sekarang ini 2 tahun ini kita menyelami betul semuanya pasang telinga ke bawah, ada isu-isu apa kita masukkan, 2 tahun ini pemerintah bersama DPR sibuk sosialisasi terkait dengan semua hal, terkait dengan 14 isu krusial critical yang menjadi bagian daripada masalah, tutur Arteria Dahlan.

Sedangkan Fahri Hamzah mengatakan sebenarnya ini sudah solid ya, sudah bulat sebenarnya, tinggal disahkan aja, ya hal-hal lain Saya kira tadi sudah dibahas,bapak Alteria sudah sangat baik menyampaikannya, kontroversinya kita selesaikan belakangan, sebab menurut saya, kalau kita sudah punya satu buku Dan saya bayangkan nanti buku ini ada di rumah setiap warga negara Indonesia gitu ya, yang menjadi rujukan bagi apa hukum pidana kita, itu sudah enak kita, termasuk tadi yang saya akan usulkan sebenarnya sebagaimana setahu saya itu mudah-mudahan belum dirubah, ada absorpsi undang-undang ITE ke dalam KUHP ini, setahu saya ya, yang dulu tapi mudah-mudahan sekarang masih, sehingga apa namanya efek-efek mal praktek yang menggunakan teks-teks yang agak eh longgar, pasal karet itu bisa kita kurangi.

Integrasi semacam itu harus kita lakukan sebab dengan merujuk kepada satu buku kita mudah sekali mencapai apa namanya satu kesepakatan umum tentang bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekali lagi Saya sering mencontohkan ini sebagai Ilham, Tuhan itu menciptakan kitab suci sebenarnya Tuhan itu Maha Agung dan Maha Tinggi Sekali, karyanya alam semesta termasuk yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi bagaimana ceritanya Tuhan menciptakan Buku, sebenarnya itukan kepentingan manusia supaya mereka mempunyai pegangan yang sama supaya kita bisa merujuk kepada sesuat yang sama.

Sebuah bangsa yang besar ini yang ga punya rujukan yang tunggal terhadap hukum pidananya, panteslah kalau ada kegelisahan yang masif dimana mana, karena itu penting sekali bagi kita untuk pengesahan RUU KUHP ini sebagai moment satu bangsa merayakan kesatuannya, bahkan dalam tahapan selanjutnya mungkin melakukan amandemen terbatas absopsi terhadap seluruh UU pidana lain itu dimasukan kedalam RUU KUHP maka akan sempurna, meskipun saya mendengar beberapa rancangan UU atau beberapa UU juga sudah di absopsi disini. Sebab reformasi hukum dimulai dari kesatuan teks, saya kira ini yang meski betul-betul kita fahami dan sadari, tutur Fahri Hamzah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.