oleh

Pemerintah Tidak Anti Kritik dan Junjung Demokrasi

Beberapa pihak menganggap Pemerintah menolak untuk dikritik karena adanya penghapusan mural dan penangkapan demonstran karena menyampaikan tuntutan saat kunjungan Presiden Joko Widodo. Namun, hal tersebut adalah tuduhan yang tidak berasalan.

Penggunaan mural pada dasarnya sudah diatur dalam Perda dan pelaksanaan aksi unjuk rasa juga memerlukan izin dari pihak berwenang. Untuk itu, upaya Pemerintah tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum untuk mewujdukan ketertiban umum.

Senada dengan hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meluruskan pandangan sebagian pihak terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anti kritik.

Menurut Moeldoko, Jokowi tidak pernah pusing dengan kritik. Namun, ia menyampaikan catatannya.

“Presiden sangat terbuka, tidak pernah pusing dengan kritik. Tapi beliau selalu sisipkan sebuah kalimat indah. Kita orang timur memiliki adat, jadi kalau mengkritik sesuatu ya beradab,” tutur Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, pemerintah mempersilakan penyampaian kritik, namun tetap dengan cara yang mengusung tata krama sesuai budaya timur.

“Tata krama ukuran-ukuran budaya kita itu supaya dikedepankan, bukan hanya selalu berbicara antikritik, tetapi cobalah lihat cara-cara mengkritiknya,” lanjutnya.

Ia juga menyebut banyak pihak yang menyamakan kritik dengan fitnah, padahal dua hal tersebut sangat berbeda.

Selain itu, ia juga menyayangkan jika terdapat banyak pihak yang memprovokasi situasi jika terdapat kritik yang disampaikan ke pemerintah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *