oleh

Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Penyelewengan Bansos terdampak Covid-19

Aparat Penegak Hukum di wilauah Jawa Timur bergerak cepat menyikapi kabar soal pengalokasian packaging dan distribusi pada program JPS yang digulirkan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi Jatim untuk warga Kabupaten Malang terdampak pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi soal temuan itu. Dimana dalam temuan tersebut, pengalokasian packaging dan distribusi bahan pangan senilai Rp 862.5000.000 dinilai oleh BPK sebagai kelebihan bayar, yang tidak tercantum di dalam kontrak antara Dinsos Kabupaten Malang dengan penyedia.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kabupaten Malang, Agus Hariyono mengatakan bahwa pada prinsipnya, sepanjang sebuah temuan tersebut dilengkapi bukti-bukti, maka pihak Kejaksaan juga akan melakukan tindak lanjut.

“Pada prinsipnya, jika barang buktinya cukup dan ada indikasi penyimpangan, ya akan ditindaklanjuti” ujarnya Rabu (1/9/2021).

Dirinya tidak bisa memastikan siapa saja pihak-pihak yang datang ke Kejari Kabupaten Malang untuk memberikan keterangan. Hanya saja, dari informasi yang dihimpun, beberapa orang yang hadir tersebut termasuk dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.

Dirinya menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, pihak Kejaksaan harus memastikan sejauh mana perkara tersebut ditindaklanjuti. Terlebih pihak yang bersangkutan juga telah memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melakukan proses pengembalian.

“Karena kadang-kadang informasi yang di luar itu kan rame, ternyata begitu kemudian kita klarifikasi suaranya tidak se ‘keras’ yang dibicarakan orang-orang. Makanya, terhadap temuan itu, masih ada kesempatan dari dinas (Dinsos Kabupaten Malang) untuk menindaklanjuti kan selama 60 hari. Itu harus dilihat dulu, benar sudah ditindaklanjuti apa belum. Makanya kami tidak mau beradai-andai, dilihat dulu faktanya seperti apa, baru bisa dikonfirmasikan,” tegas Agus.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menerima 272 laporan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, Lumajang, Jawa Timur. Disebutkan, program bantuan sosial yang diselewengkan bermacam.

“Ya nanti kita lihat, kalau memang ada kesalahan yang tersistematis ya kami akan lakukan proses kode etik,” kata Risma, Senin (30/8/2021).

Risma menerima laporan dugaan pemotongan dana bansos di program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Usaha Mikro. Aduan ini diterima Risma pada saat berdialog bersama warga Lumajang.

Risma menjamin akan menindak tegas oknum yang bertanggungjawab dalam penyelewengan dana bansos di masa pandemi covid-19 ini. Risma juga telah berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian untuk mengusut laporan tersebut.

Risma juga mendapat laporan dugaan monopoli pengadaan beras yang dilakukan salah satu distributor ke sejumlah e-warung binaan. Risma meminta kepada pihak bank untuk menindak distributor karena menggunakan jejaring saat menjabat sebagai karyawan bank.

Masalah Bansos sangat rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah yang dinilai gagal dalam menyalurkan Bansos. Hal i ni dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat.

Terkait hal itu Pemerintah dengan tegas akan menindak siapa saja pelaku penyelewengan dana Bansos masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah tidak akan tinggal diam jika ada penyelewengan Bansos. Oleh karea itu masyarakat diimbau untuk melaporkan jika ada oknum pelaku penyeleweng Bansos dimana saja. (**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *