oleh

Penerapan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Efektif Menekan Laju Penularan Covid-19

Penularan virus Corona (Covid-19) selama dua pekan terakhir di Indonesia tampak tak terkendali. Data Kementerian Kesehatan RI mencatat, kasus corona harian di Indonesia bertambah hingga 14.536 pada Senin (21/6). Angka tersebut menjadi jumlah kasus harian tertinggi selama wabah Covid-19 menyebar di Indonesia. Tambahan kasus harian itu menandakan kasus kumulatif positif virus corona di Indonesia sudah tembus 2.004.445 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.801.761 dinyatakan sembuh, dan 54.956 meninggal dunia. Dengan demikian, per hari ini ada 147.728 kasus yang masif aktif di Indonesia.

Dalam kebijakan baru ini, aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) memiliki 75 persen untuk wilayah zona merah. Kemudian sekolah tatap muka dihentikan, tempat ibadah ditutup, dan hajatan masyarakat hanya boleh 25 persen. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menilai pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kebijakan PPKM ketimbang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apabila PSBB diberlakukan, kata dia, akan berdampak besar pada sektor sosial, ekonomi, hingga keamanan. “Kalau kita melakukan PSBB, dampak sosial-ekonominya termasuk keamanan ini juga akan implikasinya terlalu besar,” kata Ganip.

Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro menjadi hal utama yang harus dilakukan saat ini untuk menekan laju penularan kasus positif khususnya yang terpusat di Pulau Jawa.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain, dan disimpulkan bahwa PPKM Mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif, karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” jelas Wiku dalam keterangan resminya menjawab pertanyaan Beritasatu.com, Kamis (24//6/2021).

Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin. Dalam rangka pencegahan, lurah atau kepala desa sebagai pengendali posko, wajib berkoordinasi dengan ketua RW untuk mendata kasus positif di tingkat RT di wilayah masing-masing, serta bersama babinsa dan babinkamtibmas memantau kepatuhan protokol kesehatan dan memberikan edukasi seputar Covid-19.

“Selanjutnya, lurah atau kepala desa berkoordinasi juga dengan Puskesmas tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan testing pada pasien Covid-19 dan kontak eratnya yang dilanjutkan dengan tracing dibantu oleh TNI/Polri,” ungkap Wiku. Terakhir, lanjut dia, puskesmas dapat melakukan treatment dan pengawasan pada pasien isolasi mandiri, dan merujuk pasien dengan gejala sedang-berat ke tempat isolasi terpusat atau RSUD di tingkat Kecamatan.

Satgas menekankan, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. “Lurah atau kepala desa harus mengkoordinasikan pelaporan data, pembentukan posko, dan pelaksanaan fungsinya melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC). Untuk itu jika ada wilayah yang belum melaporkan secara rutin melalui aplikasi BLC, mohon agar dapat segera menghubungi Satgas pusat,” pungkas Wiku.

Pelaporan ini penting untuk dilakukan secara rutin sehingga perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro dapat tercatat dan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan begitu, diharapkan satu minggu ini dapat terlihat adanya progress positif sebagai langkah pengendalian kasus di tingkat daerah,” tutup Wiku. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *