oleh

Pentingnya Penegakan Hukum terhadap KSTP agar Papua Damai

indonesiabangsaku.com – Berbicara tentang penegakan hukum di Papua, dibutuhkan perhatian lebih dalam mengatasi permasalahan hukum di sana karena adanya gangguan dari kelompok pemberontak, yakni Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Kelompok tersebut seringkali mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan penyerangan, bahkan pembunuhan.

Meski terdapat gangguan yang besar, hukum di Papua harus tetap ditegakkan. Siapapun harus taat pada aturan di Indonesia sebagai negara hukum, dan negara jelas tidak boleh kalah dengan kelompok pemberontak. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Bila hukum berjalan baik, maka akan baik pula situasi negara.

KSTP Pelanggar Hukum

Penyerangan yang dilakukan oleh KSTP sudah masuk ke dalam tindak kriminal karena ketika seseorang menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam saja sudah melanggar hukum dan bisa kena pasal 351. Selain itu, ada pula anggota KSTP yang membawa senjata api ilegal dan itu jelas melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1948.

Lain lagi bagi anggota KSTP yang melakukan pembunuhan, terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung dari keputusan hakim. Hukuman seberat ini dirasa setimpal karena KSTP sudah melakukan banyak tindak kriminal yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Papua.

Anggota KSTP juga bisa kena pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Dalam kasus pembakaran sekolah, mereka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Hukumannya dirasa setimpal karena mereka membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi para guru dan murid mengalami stres atau trauma sehingga ada kerugian secara psikis.

Penegakan hukum terhadap KSTP wajib dilakukan dengan tegas karena mereka memang bersalah dengan melakukan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Apalagi tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga KSTP harus diberantas dan dihukum demi keamanan masyarakat Papua.

TNI-Polri Mendapat Dukungan Penuh untuk Menindak KSTP

Masyarakat Papua mendukung pihak TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum di Bumi Cendrawasih, khususnya penindakan terhadap KSTP agar Papua selalu damai. Tidak ada masyarakat yang mendukung KSTP, sehingga jika ada anggotanya yang tertangkap atau bahkan terbunuh maka masyarakat justru bersyukur dengan harapan situasi Papua semakin kondusif.

Perlu kembali ditegaskan jika ada anggota KSTP yang terbunuh dalam upaya penegakan hukum, maka hal itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, justru KSTP lah pelaku pelanggaran HAM yang sesungguhnya melalui aksi menyiksa hingga membunuh warga. Para penjahat seperti itu sama sekali tak pantas untuk dibela. Selain itu, anggota KSTP kadang memang terpaksa harus dimatikan sebagai tindakan tegas terukur dari aparat karena anggota KSTP kerap melawan dan membahayakan nyawa aparat ketika hendak diamankan.

Penegakan hukum di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bahkan kini lebih bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua akan dapat terus terjaga.

Penegakan hukum wajib dilakukan di Papua agar masyarakat merasa aman tanpa ada gangguan dari KSTP. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan setinggi-tingginya karena Indonesia adalah negara hukum.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.