oleh

Perlukah UU Perlindungan Ideologi?

Mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi dan Identitas Bangsa memang bukan hal yang mudah. Melihat dari perkembangannya, pasti ada saja individu atau kelompok dengan kepentingan politik berusaha merusak konsep-konsep Bhineka Tunggal Ika. Gerakan politik perusak ini berusaha mendoktrin masyarakat dengan Ideologi baru, seperti khilafah dan lain-lain. Organisasi radikal yang berdiri sudah satu per satu sudah di hentikan oleh pemerintah, hingga ada yang berupaya menemukan celah dalam hukum Indonesia yang dianggapnya masih dapat membuat bergerak menyebarkan faham menolak Pancasila.

Sebut Khilafatul Muslimin, yang faktanya memiliki tujuan politik dengan mendirikan negara baru. Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan mengatakan, “Ini menarik, cara rekrutnya khilafatul muslimin tadi menggunakan konsep usrah dari rumah ke rumah dari keluarga jadi memang tidak terdeteksi”. Khilafatul Muslimin menghalalkan segala cara dengan bersembunyi dibalik “agama”, bahkan, ironisnya sampai menggunakan kotak infak sebagai sumber dana.

Konsep Fiqih disalahgunakan untuk mengelabui masyarakat, yang merasa bahwa organisasi ini murni keagamaan. Anak yang kelihatan jadi rajin beribadah tentunya akan membahagiakan orang tua. Disinilah celah hukumnya, ketika menggunakan dakwah fardhiyyah atau pendekatan personal di pengajian umum, masjid ke masjid, jualan herbal, bekam gratis dan lainnya, menyulitkan pemerintah untuk menangkap. Tidak dapat terjerat oleh UU terorisme begitupun UU organisasi masyarakat yang ada di Indonesia.

Padahal, pada saat tertangkap mereka sudah mengkonstruk perencanaan konsep negara dengan strukturalnya, dan mulai mendirikan kampung sendiri. Pakar Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan “membikin kampung ini sebagai embrio mereka, pertama bikin kampung, lalu kalau misalnya dibiarin, mereka bikin kecamatan, dibiarin lagi bikin kabupaten”. Ini adalah satu trik mereka untuk melihat respond masyarakat dan dan pemerintah.

Kekosongan dan celah hukum yang mereka manfaatkan telah terbukti berhasil, dimana pemerintah dan penegak hukum akhirnya kesulitan memberantas leberadaan mereka. “Kita tidak punya UU perlindungan ideologi kalau kita punya mereka tidak perlu ditindak dengan UU terorisme atau UU ormas, itu yang perlu di negara kita sehingga celah-celah ini bisa kita tutup dan mereka gak bisa menyebar”, Kata Stanislaus.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.