oleh

Political Risk Wacana Presiden 3 Periode

Permintaan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode kembali mengemuka dimasyarakat, Merespons hal itu, Sekretariat Nasional Joko Widodo (Seknas Jokowi), Dedy Mawardi, menilai aspirasi tersebut lebih baik dihentikan karena melanggar konstitusi.

Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Sebagai bentuk aspirasi ya sah-sah saja tapi jika aspirasi itu melanggar konstitusi, sebaiknya di hentikan. Karena bisa merusak bahkan menjerumuskan Presiden Joko Widodo,” ujar Dedy Mawardi.

Dedy menegaskan bahwa Presiden Jokowi juga pun telah berkali-kali menolak masa jabat presiden menjadi 3 periode. Menurutnya wacana tersebut malah bisa menjerumuskan Presiden Jokowi. Di sisi lain, Dedy menegaskan bahwa Seknas Jokowi tidak terlibat dalam pembentukan komunitas relawan JokPro 2024.

Menyikapi fenomena tersebut, Peneliti senior Makara Strategic Insight, Iwan Freddy, SH.,M.Si, mengatakan bahwa isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Pak Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut sehingga tidak dimanfaatkan menjadi isu politik bagi kelompok tertentu.

“isu tersebut membawa political risk terhadap pribadi Jokowi. Hal tersebut bisa mendeskreditkan integritas Presiden Jokowi terhadap konstitusi. Publik maupun Presiden sebaiknya meluruskan isu tersebut agar tidak menjadi isu politik bagi kelompok tertentu”, ujar Iwan Freddy.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *