oleh

PPKM Level 4 Berhasil Mengendalikan Dan Menurunkan Kasus Covid-19

Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2. Keputusan itu disampaikan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).

“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” kata Luhut dalam kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen. Selain itu, syarat untuk kunjungan ke mal diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dulu, dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan bed occupancy rate selama PPKM ini berlangsung. Jokowi menyebut BOR nasional ada pada angka 48 persen. “Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen,” kata Jokowi.

“Di Banten 33,4 persen, di DIY 54,7 persen juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen,” tutur dia.

Dalam sepekan terakhir penerapan PPKM Level 4 tercatat pasien sembuh bertambah 226.656 orang, jauh lebih banyak dibandingkan kasus harian yang bertambah 199.220 kasus. Sementara kasus aktif mengalami penurunan di angka 448.508 orang.

Presiden Jokowi menyampaikan, perpanjangan PPKM Level 4 harus dilakukan karena masih adanya fluktuasi pasien Covid-19 sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran virus Corona.

Salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan PPKM Level 4 di wilayah Jawa Bali adalah kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan termasuk kerjasama dari kelompok pengusaha untuk mengurangi aktivitas bisnis termasuk kegiatan perdagangan yang memicu munculnya kerumunan.

Sejumlah pihak menyampaikan dukungan bahwa PPKM merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dinilai efektif menekan penyebaran kasus Covid-19. Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan mengatakan, PPKM akan terus berlangsung namun level penerapannya akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dr Ardiansyah Bahar menilai PPKM dapat tetap dilaksanakan namun harus menyesuaikan perkembangan kasus aktif di masyarakat saat ini, keterisian rumah sakit (BOR /bed occupancy rate) serta capaian vaksinasi di masyarakat untuk bisa menentukan nasib PPKM.

Sementara itu Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono juga menyambut positif keputusan pemerintah yang mempertahankan PPKM itu hingga 16 Agustus 2021. level PPKM baru bisa diturunkan jika semua indikator yang terkait seperti jumlah kasus harian, tingkat kematian, 3 T, hingga hunian rumah sakit serta isolasi sudah membaik.

Implementasi baru dalam PPKM tersebut perlu diterapkan agar penanganan Covid-19 dapat efektif dilakukan namun di saat yang sama kegiatan perekonomian masyarakat dapat terus berjalan. Aktivitas ekonomi perlu mendapat perhatian di samping penanganan Covid-19 karena hal tersebut merepresentasikan kepentingan masyarakat luas.

Model baru pelaksanaan PPKM juga menunjukkan bahwa Pemerintah memperhatikan berbagai macam aspek dalam membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Penurunan kasus positif dan BOR rumah sakit perlu terus ditekan agar fasilitas kesehatan tidak mengalami kolaps. Namun di saat yang sama pemerintah perlu memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan agar masyarakat dapat menjalani kegiatan produktif di masa Pandemi Covid-19. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *