oleh

PPKM Selama NATARU Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19

JAKARTA — Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh daerah jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

“Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru, secara daring, pada Rabu (17/11).

Muhadjir menerangkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Dalam inmendagri tersebut pemerintah memerintahkan para kepala daerah untuk menerapkan kebijakan itu. Kepala daerah juga diminta mengawasi protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian.

“Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu (1) gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal tahun 2021; (2) tempat perbelanjaan; dan (3) tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga),” demikian bunyi diktum kesatu huruf f Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajak semua pihak untuk menekan risiko kenaikan kasus positif Covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya dengan mematuhi penerapan PPKM Level 3 yang akan diberlakukan mulai Desember mendatang.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), M. Adib Khumaidi menjelaskan, peran masyarakat sangat besar dalam upaya menekan potensi kenaikan kasus yang bisa memicu gelombang ketiga saat Nataru. “Begitu pula dengan peran tenaga kesehatan yang terus waspada, di samping pemerintah selaku pembuat regulasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11).

Adib menjelaskan, pergerakan manusia dalam skala besar di masa pandemi menjadi salah satu sebab terjadinya lonjakan kasus. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah aturan guna mencegah terjadinya transmisi virus. Begitu juga, kata dia, partisipasi semua pihak dibutuhkan agar kebijakan penerapan PPKM level 3 tersebut dapat diterapkan secara optimal. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *