oleh

Provokasi Politik Terhadap Polemik KPK

51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah tidak dapat dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) kebangsaan juga tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hal tersebut dikatakan oleh kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana
Lebih lanjut Bima mengatakan, persyaratan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sama dengan syarat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat ASN, ya itu berlaku untuk dua-dua status kepegawaian itu,” ujar Bima.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lentera Research Institute (LRI), mengatakan bahwa ke-51 mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN perlu untuk dibina. Hal ini agar mereka tidak ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Para pemangku kepentingan perlu mewaspadai agar mereka tidak diprovokasi sehingga melakukan manuver maupun gerakan yang bersifat politis.

“mantan pegawai KPK tersebut perlu untuk dibina. Hal ini agar tidak ditunggangi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Para pemangku kepentingan perlu mewaspadai agar mereka tidak diprovokasi sehingga melakukan manuver maupun gerakan yang bersifat politis”, ujar David Chaniago.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *