oleh

Publik Mendukung KPK Pecat Pegawai KPK Tak Lulus TWK

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September mendatang, dinilai sudah konstitusional.

Hal itu mengacu putusan Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 9 September 2021, yang secara substansial menilai desain pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

“Pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan dkk, sesuai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17, 18 dan pasal 19,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam diskusi daring ‘Akhiri Polemik TWK, Presiden Pilih Hukum atau Politik?”, yang digelar di Jakarta Journalist Center, Jakarta.

Menurutnya, pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan proses hukum secara TU alias Tata Usaha  sesuai dengan kepentingan dan kerugian yang diderita.

Dia mengungkapkan, secara prinsip, KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja berdasarkan sistem norma, standar, kriteria, dan prosedur dalam mengelola Administrasi pemerintahan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *