oleh

Resmi Dilantik, KPK Bisa Lebih Kencang Berantas Korupsi

Indonesiabangsaku, Jakarta – Berbagai kalangan menyambut baik pelantikan 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pelantikan ini, lembaga antirasuah diyakini bisa lebih kencang melakukan pemberantasan korupsi.

Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya mengucapkan selamat kepada Komisioner, Dewan Pengawas, para ASN dan institusi KPK atas pelantikan tersebut.

“Dengan demikian, di bawah kepemimpinan kolektif kolegial lima komisioner, KPK sudah bisa lebih kencang tancap gas melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cegah dan berantas korupsi di negeri kita yang sudah menjadi patologi sosial kronis,” kata Emrus.

Ketua KPK dalam acara pelantikan tersebut meminta setiap insan KPK tidak ragu dan berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi tanpa terpengaruh kekuasaan apa pun. Emrus mengatakan pidato tersebut bermakna ketegasan bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak akan padam.

“Komitmen dan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri mencegah dan memberantas korupsi tidak perlu diragukan. Sebagai bukti, di satu sisi, berbasis fakta, data dan bukti hukum, KPK periode sekarang menunjukkan tajinya dengan memproses siapapun diduga kuat terlibat korupsi tanpa memandang posisi sosial dan jabatan di pemerintahan,” ucap Emrus.

Di sisi lain, KPK saat ini juga sedang melakukan “pembersihan” dengan memproses pagawainya yang “nakal”, antara lain terhadap pelaku dugaan pencurian barang bukti (barbuk) oleh oknum pegawai KPK,” imbuh dia.

Dengan kekuatan 1,271 pegawai ASN, Emrus optimistis pencegahan dan pemberantaan korupsi di tanah air akan semakin sistematis, terarah, profesional, independen yang berbasis pada hukum positif. Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan dan pencegahan korupsi akan lebih sistematis.

“Selain itu, untuk menjaga reputasi Institusi KPK di mata publik, di internal pegawai KPK, tetap harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat KPK agar tidak satupun ASN berbuat “nakal”, seperti mencoba atau melakukan dugaan mencuri barang bukti (barbuk) atau bentuk “kenakalan” lain, utamanya terkait dengan para terduga atau tersangka,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *