Sikap Penolakan ULMWP Terhadap Penyelesaian HAM Non Yudisial Adalah Bentuk Provokasi

indonesiabangsaku.com – Sebuah unggahan di media sosial kelompok separatis yang menamakan diri United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau juga disebut Pemerintah Sementara West Papua secara tegas menyatakan sikap penolakan terhadap penyelesaian permasalahan HAM di masa lalu melalui jalur Non Yudisial yang sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam unggahan dari akun Facebook Bazoka Logo menuliskan bahwa pihaknya mendatangi diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang disebut diinisiasi oleh Menko Polhukam di hotel Grand Baliem Wamena. Di kesempatan tersebut dirinya mewakili ULMWP menyatakan sikap penolakan terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui jalur non yudisial versi Republik Indonesia. Menurutnya, tidak mungkin pelaku mengadili pelaku. Pelanggaran HAM di West Papua terjadi sebagai akibat dari akumulasi kekerasan terhadap masyarakat Papua yang menuntut Hak Politik Kemerdekaan Bangsa Papua, 01 Desember 1961 – 01 Desember 2021. Menurutnya selama 61 tahun, Indonesia tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan status politik bangsa Papua. Justru kemudian memaksakan paket politik Otsus dan pemekaran sebagai “win-win solution”. Di akhir narasi, kelompok separatis tersebut meminta pemerintah Indonesia bersama ULMWP untuk duduk bersama dengan dimediasi PBB sebagai pihak yang netral untuk selesaikan persoalan Papua melalui mekanisme referendum sebagai solusi damai.

Selain atas dasar perbedaan pandangan, pernyataan penolakan tersebut sengaja disampaikan untuk kembali mengangkat isu terkait HAM melalui tawaran referendum. Sebuah upaya provokasi yang harus diwaspadai karena termasuk hal sensitif untuk kondisi dan sosiologi Papua. Konsistensi kelompok separatis ialah menjadikan referendum sebagai tujuan akhir dari setiap pergerakan.  

Memahami Lebih Dekat Antara PP HAM Yudisial dan Non Yudisial

Munculnya Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM disebut sebagai komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun ragam reaksi bermunculan terkait keputusan dan kebijakan tersebut, termasuk adanya penolakan dari kelompok separatis Papua, ULMWP.

Jalur penyelesaian yudisial dan non yudisial pada dasarnya bersifat saling melengkapi, bukan menggantikan, serta memastikan penyelesaian kasus secara menyeluruh. Jika mekanisme yudisial berorientasi pada keadilan retributif, maka mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan.

Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, menyebut Keppres No.17 Tahun 2022 merupakan by pass atas kebuntuan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Merupakan jalan tol bagi komitmen pemenuhan hak korban yang telah bertahun-tahun belum terealisasi. Keppres tersebut tidak serta merta menghilangkan fungsi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik dalam rangka penegakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pelanggaran HAM yang berat tidak berkurang dengan adanya Keppres tersebut. Sejak 2012-2022, Komnas HAM telah mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) hingga 6.189. Data tersebut bisa digunakan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

Penanganan non yudisial dilakukan secara paralel dan komplementer terhadap penyelesaian yudisial yang dimulai dengan proses peradilan di Pengadilan HAM kasus di Paniai yang terjadi tahun 2014 dan digelar di Pengadilan Negeri Makassar. Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat masa lalu (PPHAM) merupakan bentuk komitmen serius Presiden untuk menyelesaikan masalah melalui jalur luar pengadilan (non-yudisial) yang melengkapi mekanisme yudisial yang sedang berjalan. Tim PP HAM memiliki tiga fungsi, yakni pengungkapan kebenaran, rekomendasi pemulihan korban, dan upaya penjaminan ketidakberulangan serta berpegang pada beberapa dokumen yang berisi prinsip-prinsip ataupun panduan relevan yang dikeluarkan PBB.

Pemerintah Fokus Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu kepada Korban

Disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa penyelesaian 13 kasus HAM berat pada masa lalu akan berfokus kepada korban, yakni perihal pemulihan, bukan pelaku. Dirinya yakin bahwa usaha pembentukan tim PPHAM non-yudisial akan membuahkan hasil dibandingkan dengan jalur yudisial yang selama ini belum menemui ujung. Terdapat beberapa kasus HAM berat yang tidak bisa dibawa ke pengadilan karena tidak terdapat bukti kuat. Seperti kasus kekerasan tahun 1965 yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Penyelesaian kasus HAM berat menjadi janji Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama kepemimpinannya. Janji tersebut juga sejalan dengan TAP MPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Saat ini Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM), dan Komnas HAM rutin berkomunikasi dalam mencocokkan bukti-bukti pelanggaran HAM. PPHAM akan berfokus pada korban bukan pelaku. Soal pelaku, menjadi bagian dari kerja Komnas HAM.

Keppres yang ditandatangani oleh Jokowi telah melalui proses pemikiran dan pembahasan yang panjang dengan melibatkan banyak pihak, termasuk korban pelanggaran HAM. Penyelesaian non yudisial berbeda dengan penyelesaian secara yudisial. Jika yudisial fokus kepada pelaku, saksi dan lain sebagainya, sedangkan tim investigasi ini hanya menyentuh korban, untuk pemulihan korban berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa hingga bantuan lain yang ditemukan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan pemulihan tersebut diharapkan dapat mengobati keluarga korban, sehingga terjadi kerukunan sosial di lingkungan masyarakat yaitu persatuan bangsa dan negara.

Adanya sikap penolakan dari ULMWP jelas bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menuntaskan kasus HAM. Seberapapun kebijakan yang dikeluarkan negara tetap berujung pada permintaan referendum oleh kelompok separatis. Pada akhirnya, solusi yang paling tepat dalam menangani masalah Papua adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat Papua sama-sama menentukan masa depan bumi cenderawasih dalam bingkai NKRI serta menumbuhkan rasa saling memiliki. Hal itulah yang terkadang masih belum terjadi dan dirasakan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *