oleh

Sri Mulyani: Kenaikan Tarif Pajak Bagi Orang Kaya Tertunda

Wacana kenaikan berbagai tarif pajak, mulai pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya tidak akan dilaksanakan tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Senin (24/5).

“Mengenai wacana PPN dan lainnya, kita tuh kalau pun mau bicarakan tentang UU KUP dan lainnya, kan tidak berarti hari ini akan bisa berjalan. Jadi nanti akan kita bahas di RUU KUP, jadi pasti tidak hari ini (naik), tidak tahun ini tiba-tiba naik,” ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa wacana kenaikan berbagai jenis pajak itu tidak akan dilakukan pada tahun ini karena pemerintah tentu tidak akan ujug-ujug mengambil kebijakan yang tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan dampak pandemi covid-19.

“Kami sendiri sangat aware mengenai fokus kita hari ini pemulihan ekonomi. Namun kalau kita bicara tentang uu, tentang medium term kita mau ke mana, fokus kami hari ini ingin memulihkan ekonomi dan kami tetap commit terhadap itu, meski medium term kami ingin tax kita sehat, sustainable, dan adil, kemudian APBN kita sehat juga,” tambahnya.

Saat ini, RUU tersebut sudah diserahkan ke DPR. Badan legislatif juga sudah memasukkan RUU tersebut ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Hal ini sempat membuat publik khawatir bahwa kenaikan berbagai jenis pajak akan segera dilakukan oleh pemerintah.

Menyikapi kebijakan tersebut, peneliti Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang merupakan inisiatif lembaga eksekutif tersebut bertujuan agar menambah pendapatan negara dari non migas. Sehingga negara dapat membiayai seluruh kebijakan yang telah disusun dalam RPJM maupun RPJP, termasuk didalamnya kebijakan terkait jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Akan Tetapi didalam menentukan tarif dan klasifikasi Pajak, termasuk PPN, pemerintah memerlukan dasar hukum yang kuat dan jelas. Sehingga tidak menimbulkan polemik dan ketakutan bagi masyarakat serta pelaku pasar. Secara hakekat kenaikan pajak tentu akan berguna untuk memperkuat renstra negara untuk mensejahterakan rakyatnya, akan tetapai rambu-rambu maupun sosialisasi perlu guna menciptakan rasa nyaman berinvestasi bagi kelompok pengusaha. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tarif pajak tentu linier dengan peningkatan biaya produksi.

“didalam menentukan tarif dan klasifikasi Pajak, termasuk PPN, pemerintah memerlukan dasar hukum yang kuat dan jelas, agar tidak ada polemik dan ketakutan bagi masyarakat serta pelaku pasar. Hakekatnya kenaikan pajak tentu akan berguna untuk memperkuat renstra negara guna kesejahteraan rakyat, akan tetapai rambu-rambu maupun sosialisasi perlu guna menciptakan rasa nyaman berinvestasi bagi pengusaha. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tarif pajak tentu linier dengan peningkatan biaya produksi”, ujar Tulus J. Maha.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *