Pemerintah Tidak Tempuh jalur Dialog dalam Penyelesaian Konflik Papua

indonesiabangsaku.com – Sebuah pernyataan muncul dari Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Cristian Warinussy menyinggung perihal konflik di Papua. Dirinya berpandangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjukkan itikad untuk menyudahi konflik bersenjata di tanah Papua melalui jalur dialog. Menurutnya, Presiden harus menunjuk seorang kontak person yang dipercaya dan bisa bertemu serta berkomunikasi langsung maupun menghubungkan dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional di Papua Barat (TPNPB).

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi pernah menunjuk mendiang Pater Neles Tebay Pr sebagai tokoh kunci atau kontak person Dialog Jakarta – Papua. Akan tetapi, kemudian Pater Neles sakit dan meninggal. Hingga kini, menurutnya belum terdapat lagi orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Dirinya melalui JDP juga telah bertemu banyak kalangan masyarakat sipil Papua, meminta agar konflik segera diselesaikan dengan dialog yang difasilitasi pihak netral seperti PBB, demikian juga TPNPB. JDP memandang perlunya kesediaan pada pihak, baik pemerintah, TNI, Polri, maupun TPNPB untuk duduk dan mulai bertemu. Pertemuan tersebut bisa berlangsung beberapa kali, sebelum masuk pada materi yang hendak dibahas nantinya. Pada tahap tersebut, sudah pasti para pihak sudah diwakili juru rundingnya masing-masing.

Sejumlah Upaya Pemerintah Atasi Konflik Bersenjata di Papua

Tak kurang, berbagai upaya negara maupun pemerintah telah dilaksanakan dalam penyelesaian konflik di wilayah Papua melalui berbagai pendekatan. Beragam strategi juga telah dan tengah ditempuh dalam penyelesaian permasalahan separatis di Papua. Secara umum, wilayah Papua memang belum bisa dikatakan kondusif sepenuhnya. Beberapa tempat terkadang masih terdapat gangguan keamanan hingga aksi penyerangan dari kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensi. Adanya sejumlah kejadian penyerangan hingga menimbulkan korban meninggal menjadi salah satu yang perlu diwaspadai hingga menjadi evaluasi. Meskipun begitu, hal tersebut tidak serta merta kemudian dikaitkan secara langsung sebagai dampak dari sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk adanya pemekaran provinsi.

Pada dasarnya, permasalahan eksistensi kelompok separatis dan teroris (KST) Papua atau istilah lainnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berkaitan dengan isu politik dan ideologi. Berbagai upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapat resistensi dari pihak tersebut, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran tiga wilayah baru di Papua. Satu hal yang menjadi misi panjang mereka adalah ingin memisahkan diri dari Indonesia. 

Dalam hal kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), mereka beranggapan bahwa realisasi UU tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak dan eksistensi serta membahayakan posisi. Sejumlah narasi dari oposisi bahkan menyebut kebijakan pemekaran menjadi pemicu eskalasi konflik bersenjata di Papua. Padahal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan serta memotong jarak pelayanan yang sebelumnya menjadi kendala bagi wilayah yang memiliki jangkauan luas seperti Papua. Atas dasar perbedaan ideologi dari kelompok banal yang kerap bertindak brutal tersebut, maka berbagai pendekatan kesejahteraan diindikasi tak membawa pengaruh bagi pergerakan mereka untuk lepas dari Indonesia.

Jalur Pendekatan Kolaboratif untuk Akhiri Konflik Papua

Dorongan adanya dialog sebagai upaya penyelesaian konflik di Papua muncul dari sejumlah pihak. Salah satu yang kerap muncul dalam rilis pemberitaan yakni dari Peneliti BRIN, Cahyo Pamungkas yang menyarankan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar mampu lakukan jeda kemanusiaan atau humanitarian pause dalam menyelesaikan konflik di Papua. Upaya jeda kemanusiaan dapat menghentikan jatuhnya korban, baik dari pihak aparat keamanan, kelompok separatis, maupun masyarakat sipil. Jika dialog yang dilakukan belum menemukan kesepakatan bersama, maka upaya tersebut harus terus dilanjutkan hingga menemukan titik temu bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) dengan Pemerintah Filipina bahkan sampai menempuh dialog negosiasi selama enam tahun. Melalui dialog bakal mengangkat harkat dan martabat kedua belah pihak serta seluruh umat manusia. Selain itu, peneliti BRIN tersebut juga menyarankan kepada Panglima TNI untuk mengevaluasi terhadap operasi penegakan hukum atau pendekatan militer di Papua, mencakup sejauh mana efektivitas operasi penegakan hukum.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Tokoh Papua sekaligus Ketua Sinode Gereja Kingmi, Pendeta Benny Giay yang menyatakan bahwa jalan kekerasan atau pendekatan militeristik di Papua hanya akan melanggengkan resistensi baru setiap harinya. Dengan tambahan korban-korban baru, maka lingkaran kekerasan dapat dipastikan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya terbentuk memori kolektif akan kekerasan.

Sementara itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri memiliki pandangan bahwa penanganan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan holistic, agar persoalan yang terjadi dapat segera terselesaikan. Menurutnya, permasalahan di Papua harus dilihat secara lintas sectoral. Terdapat masalah politik lain, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan lingkungan, kekerasan dan pelanggaran HAM. Kedua belah pihak yang bertikai saat ini harus menahan diri dan melakukan jeda kemanusiaan agar tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata.

Jalur Dialog Tak Serta Merta Membawa Pengaruh Besar dalam Penyelesaian Konflik

Sebelumnya, dalam sebuah keterangan tertulis yang dirilis pada 14 November 2022 lalu, Komnas HAM, United Liberation Movement for Papua (ULMWP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Gereja Papua (DGP) telah menandatangani nota kesepahaman di Jenewa Swiss pada 11 November 2022 untuk melaksanakan jeda kemanusiaan bersama pada wilayah tertentu di tanah Papua. Namun penandatanganan tersebut menimbulkan tanya dan protes karena tidak melibatkan aktor utama konflik peran di Papua. Sejumlah pengamat merespon agar pihak-pihak yang berkonflik seperti TPNPB-OPM dan TNI/ Polri harus segera dilibatkan. Pada akhirnya, harapan adanya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua diindikasi tidak membawa pengaruh besar bagi kelompok separatis dan teroris Papua. Misi panjang mereka adalah lepas dari Indonesia bagaimanapun kondisinya. Salah satu faktor pembentuknya adalah doktrin dan pengaruh dari pemimpin kelompok tersebut. Benny Wenda misalnya, atau beberapa panglima mereka di setiap wilayah, salah satunya Egianus Kogoya yang menjadi aktor utama dalam kasus penyerangan di Nduga.  Dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika Papua lepas dari Indonesia akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *