Tak Paham Sejarah, AMP Kembali Provokasi Publik Melalui Imbauan Peringatan 1 Desember

indonesiabangsaku.com – Sebuah narasi panjang terpublikasi di media online partisan suaraapiperlawanan.com dan akun media sosial Facebook Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berkaitan dengan adanya rencana perayaan 61 tahun Deklarasi Kemerdekaan West Papua pada 1 Desember mendatang. Dalam tulisan yang terbagi beberapa poin tersebut terurai bahwa menurutnya pengibaran bendera bintang kejora di Holandia (saat ini Jayapura) pada 1 Desember 1961 menjadi momen deklarasi kemerdekaan Papua Barat, baik secara de facto dan de jure.

Rakyat Papua juga disebut tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Karena itu, tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Termasuk juga ketika Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak terdapat sangkut paut Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia. Begitu juga setelah peresmian Irian Barat Perjuangan, Papua Barat tetap menjadi daerah sengketa antara Indonesia dan Belanda. Demi merebut Papua Barat ke dalam Republik Indonesia, negara melancarkan sejumlah operasi militer di Papua. Berangkat dari hal tersebut, pada momentum menuju 61 tahun kemerdekaan bangsa west Papua, diimbau kepada mahasiswa, tani, buruh, kaum miskin kota, nelayan, anak jalanan dan semua rakyat pejuang Papua dan solidaritas agar mempersiapkan barisan perlawanan api untuk memberontak.

Munculnya Imbauan tersebut secara terang-terangan bersifat provokatif berusaha mempengaruhi dan mengajak publik untuk melakukan pemberontakan atas nama bangsa west Papua. Padahal sejarah panjang telah berulang kali disampaikan, wilayah Papua merupakan bagian dari Indonesia, bukan berdiri sendiri.

Perdebatan Berulang Tendensi Isu Kemerdekaan Papua

Mengenali salah satu ciri sebuah pergerakan dengan tujuan murni membangun masyarakat atau hanya ditunggangi oleh kepentingan tertentu berada pada simpulan akhir narasi yang biasanya juga termuat pada poin terakhir tuntutan. Perlawanan api untuk pemberontakan menjadi diksi keras yang dipilih Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk menggambarkan bahwa tanah Papua bukan bagian dari Indonesia. Seakan terpolakan, setiap isu dan momentum yang terjadi, entah berwujud kebijakan atau peringatan selalu berakhir dengan simpulan tersebut. Salah satunya dalam imbauan perayaan 61 tahun kemerdekaan west Papua 1 Desember mendatang.

Sebuah jurnal politik dari Universitas Padjajaran Bandung mengkaji terkait pergerakan AMP hubungannya dengan propaganda yang dilakukan melalui media sosial. Berangkat dari kejadian kerusuhan demonstrasi anti rasis pada tahun 2019 lalu tersimpulkan bahwa AMP memberikan sinyal dukungan gerakan separatis dan teroris di Papua melalui gerakan demonstrasi dengan menggunakan simbol-simbol Papua merdeka, seperti bendera bintang kejora. Berdasarkan kajian juga terurai bahwa pusat komunikasi AMP terintegrasi dengan kelompok kepentingan elit pro-demokrasi Papua secara masif, hal ini terlihat dari terjadinya proses pembiaran gerakan AMP di setiap kota. Sebagai contoh, asrama mahasiswa Papua dibiayai oleh anggaran daerah namun pada prakteknya tempat tersebut dijadikan sebagai sentral pergerakan Papua merdeka. Kemudian, secara strategi propaganda yang dilakukan oleh AMP dinilai cukup sistematis dan terorganisir, memanfaatkan jaringan media sosial untuk menyebarkan dan mengkampanyekan framing negatif terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dengan tujuan akhir cipta opini dan cipta kondisi sehingga mendapatkan simpati masyarakat, baik di dalam dalam maupun luar negeri. Tak terkecuali pada isu peringatan kemerdekaan West Papua pada 1 Desember mendatang, AMP telah melakukan persiapan jauh-jauh hari, termasuk publikasi narasi untuk mempengaruhi publik bahwa Papua harus merdeka dari Indonesia.

Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD secara berulang telah menegaskan bahwa Papua tidak bisa berdiri menjadi negara sendiri. Papua telah final dan sah menjadi bagian dari NKRI sejak referendum PBB tahun 1969. Kebebasan Papua dari Indonesia juga tidak akan terjadi, PBB tidak mungkin lagi membuat keputusan referendum.

Peringatan 1 Desember adalah Propaganda Kelompok Separatis Papua

Seperti menjadi perulangan bahwa setiap kali mendekati tanggal 1 Desember, publik selalu dihasut dan diprovokasi untuk membangkitkan kembali ingatan palsu tentang perayaan kemerdekaan west Papua sebagai peristiwa yang legal dan faktual. Hal ini telah berlangsung di tanah Papua selama bertahun-tahun.

Fakta dari dokumen sejarah hanya menyebutkan bahwa pada 18 November 1961, setelah dilaksanakannya rapat luar biasa Dewan Papua atau sebelumnya dalam bahasa Belanda bernama Nieuw Guinea Raad, sekedar memutuskan aturan tentang bendera daerah dan lagu kebangsaan saja. Dimana aturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jenderal PJ. Platteel. Namun secara ilegal dan tidak sah, pada 1 Desember 1961 ada segelintir pihak yang melakukan pengibaran bendera di onderafdeling / kota Hollandia (saat ini disebut Jayapura). Dengan fakta tersebut, sesungguhnya secara legal atau secara hukum tanggal 1 Desember 1961 tidak bisa diklaim sebagai Hari Kemerdekaan Niew-Guinea.

Termasuk dalam politik, proses yang hanya melibatkan segelintir elit yang ada saat itu tidak bisa disebut memiliki legitimasi tinggi. Tak ada bukti sejarah adanya proses politik yang melibatkan rakyat secara luas untuk event 1 Desember. Klaim AMP jelas hanya sepihak tanpa legitimasi politik. Namun, di tengah miskinnya bukti sejarah dan kebenaran hukum, mereka terus berupaya membuat kebohongan publik dengan menyebut 1 Desember sebagai hari bersejarahnya. Padahal yang mereka lakukan semata-mata demi nafsu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mereka yang mengingkari fakta tersebut biasa mengatakan bahwa Pepera adalah akal-akalan Indonesia untuk menguasai Papua, sampai mengatur hasilnya agar masyarakat Papua memilih untuk bergabung ke Indonesia. Hal tersebut merupakan tuduhan keji dan tak berdasar. Indonesia justru membantu memerdekakan Papua untuk lepas dari penjajahan Belanda melalui Perjanjian New York tahun 1962, untuk kemudian memberi kesempatan masyarakat Papua mengambil keputusan sendiri melalui Pepera dengan proses yang lebih legitimate. Integrasi Papua ke Indonesia sah, disetujui, dan disahkan PBB. Bahkan, mereka melakukan supervisi langsung ketika diadakan Pepera tahun 1969. PBB mengutus 50 orang untuk mengawasi pelaksanaan Pepera yang dilakukan di 8 kabupaten dihadiri 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu. Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir dalam rapat. Sehingga secara de Facto masyarakat Papua telah memilih untuk berintegrasi dan masuk menjadi bagian dari NKRI.

Menentang kedaulatan Indonesia di Papua tidak hanya merupakan sebuah perbuatan melawan hukum nasional kita sendiri, namun juga penentangan terhadap hukum internasional dalam bentuk resolusi. Kemudian, resolusi PBB pun merupakan bagian kecil dari Piagam PBB (UN Charter) yang sudah diakui oleh seluruh anggota PBB sebanyak 193 negara di dunia.

Pada intinya, tidak ada hari kemerdekaan Papua, apakah itu 1 Desember, 1 Juli, atau hari-hari lainnya. Kabar yang beredar hanya provokasi dan kebohongan oleh sejumlah kelompok separatis, termasuk dari AMP untuk menyuarakan Papua merdeka. Provokasi dan hasutan tersebut seringkali sengaja diarahkan untuk menciptakan benturan politik yang justru merugikan masyarakat Papua, baik itu Orang Asli Papua, Keturunan, maupun pendatang.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *