oleh

Tidak Ada Bukti Pelanggaran HAM Dalam TWK KPK

Indonesiabangsaku, Jakarta – Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya sensasi.

Begitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI), Dedi Siregar menilai tindaklanjut Komnas HAM atas laporan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pasalnya, Dedi tidak melihat adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan KPK dalam menyelenggarakan TWK yang menjadi syarat peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Ini sangat tendensius, spekulatif, tidak didukung dan dijelaskan bukti yang ada. Serta menggeneralisasi suatu perbuatan yang hanya untuk mencari sensasi publik saja,” ujar Dedi kepada wartawan, Kamis (10/6).

Selain itu, Dedi juga mengomentari upaya pegawai KPK yang tidak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan di dalamnya, yang tidak tepat melaporkan persoalan penyelenggaran TWK ke Komnas HAM.

“Menurut saya itu salah kamar juga. Ke Komnas HAM kan harus ada pelanggaran HAM berat lalu kemudian didalami oleh pihak Komnas HAM,” ungkapnya.

Maka dari itu, Dedi mempertanyakan letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Novel Baswedan Cs.

Menurut Dedi, seharusnya Komnas HAM menjelaskan ke publik ihwal alasan hukum pemanggilan pimpinan KPK tersebut. Ia pun mengaku heran jika Komnas HAM juga ikut mengurusi persoalan TWK lembaga antirasuah yang seharusnya masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

BACA JUGA : Pegawai Gagal TWK Sedang Lancarkan Strategi ‘Tiji Tibeh’ Hancurkan Kredibilitas KPK

Bahkan dalam pandangan Dedi, Komnas HAM malah tampak ngotot dalam memproses pelaporan Novel Baswedan Cs. Karena seyogyanya, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN lewat TKW sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 yang mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Detail yang mengatur PP ini kemudian diterbitkan Perkom KPK 1/2021 yang mengatur tata cara dan mekanisme pengalihan status pegawai menjadi ASN

“Kita ketahui bersama yang dilakukan oleh KPK merupakan amanat undang-undang. Menurut saya harusnya Komnas HAM lebih fokus dan serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat saja ketimbang mencari sensasi,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *