Tuduhan Penetapan Lukas Enembe Kriminalisasi Murni Provokasi dari Socratez Yoman

indonesiabangsaku.com – Sejumlah respon bermunculan pasca penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi. Salah satu pihak yang cenderung bertendensi pada Gubernur pertahana tersebut datang dari Pendeta ‘politik’ Socratez Yoman. Dalam uraian tulisannya yang dipublikasikan oleh salah satu portal partisan oposan, menyebut bahwa KPK berusaha mengkriminalisasi Lukas Enembe untuk tujuan atau agenda politik tahun 2024. Kasus tersebut juga disebut bukanlah persoalan hukum. Ia menilai bahwa keberadaan Lukas Enembe menjadi ancaman dan hambatan bagi partai politik lain untuk menuju orang nomor satu Provinsi Papua. 

Dalam tulisan tersebut, dirinya meneruskan pesan dari Lukas Enembe saat bertemu di tanggal 14 September lalu yang menyatakan bahwa Kepala BIN, Budi Gunawan dan PDIP menggunakan KPK untuk mengkriminalisasi. Kriminalisasi tersebut disebut seperti jalan tol, karena Kepala BIN, Menteri Dalam Negeri dan KPK berasal dari institusi yang sama, yakni kepolisian. Di akhir opininya ia menyebut bahwa penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka untuk kepentingan politik tahun 2024.

Penetapan Lukas Enembe Sebagai Tersangka Bukan Kriminalisasi

Penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka yang terjadi begitu cepat memang menimbulkan tanya bagi sebagian pihak. Spekulasi dugaan terdekat dalam kasus tersebut ialah kepentingan politik di tahun 2024. Sebagian lagi menyebut sebagai kriminalisasi yang telah dilakukan berulang kali oleh rival politik. Namun kasus yang menimpa Lukas Enembe bukanlah hal baru, hanya saja tak banyak publik tahu dan paham.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah menyangkut tiga kepala daerah, yakni Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, dan Gubernur Lukas Enembe. Penetapan tersangka terhadap Gubernur dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. Sebelum penetapan, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pihaknya juga menyatakan kerap mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tidak adanya tindak lanjut dugaan korupsi di Papua. Adanya penetapan terhadap Lukas Enembe merupakan bentuk kehadiran KPK terhadap praktik dugaan korupsi di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut menjadi harapan besar bagi KPK bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) yang disalurkan pemerintah pusat ke Papua dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika praktik korupsi terus berlangsung, maka dikhawatirkan upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua tak terwujud.

KPK Endus Maraknya Proyek Fiktif di Papua

Secara tegas, pihak KPK melalui pernyataan wakil ketuanya menyampaikan bahwa pihaknya mencium maraknya dugaan proyek fiktif di tanah Papua karena kurangnya pengawasan. Dalam beberapa kali diskusi dengan pegiat antikorupsi maupun pengusaha di Papua, mayoritas mengeluhkan soal lelang pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur yang ternyata proyeknya diduga sudah diatur. Hal tersebut yang akan didalami dalam proses penyidikan. Tidak terbatas pada suap karena dampaknya ada pada proses pembangunan yaitu proyek secara spek tidak sesuai atau terjadi mark up, sehingga terdapat unsur kerugian negara. Dalam pengusutan berbagai kasus dugaan rasuah di Papua, KPK berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas melacak serta menganalisis aliran uang para pejabat negara di Papua.

Tuduhan Kriminalisasi Merupakan Bentuk Provokasi

Dampak dari terlalu banyaknya orang yang ‘hidup’ di bawah Lukas Enembe berpengaruh pada upaya pemelintiran fakta yang dilakukan oleh sejumlah pihak hanya untuk melindungi pemimpinnya agar tidak terjerat lebih dalam. Sekeras apapun upaya tersebut, jika berhadapan dengan penegakan aturan dan proses hukum pasti akan menemui jalan buntu dengan kondisi yang memaksa untuk bertekuk lutut.

Salah satunya ialah yang dilakukan Pendeta Socratez Yoman. Tuduhan bahwa penetapan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi dan motif politik tak harusnya dilakukan oleh seorang pendeta yang bertugas menyejukkan jemaatnya. Memang predikat Socratez Yoman sebagai pendeta politik masih terbukti melekat didirinya. Bisa jadi beberapa masalah Papua yang didasari oleh emosi masyarakatnya berasal dari provokasinya melalui jalur provokasi seorang pendeta terhadap jemaatnya.

Untuk diketahui bahwa sejak lama seorang Socratez Yoman cenderung memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi masyarakat secara provokatif. Dengan mudahnya ia menuduh penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka merupakan kriminalisasi sekaligus kepentingan politik jelang tahun 2024. Bahkan sebelumnya, ia kerap menanggapi kebijakan pemekaran secara negatif dan pesimis. Disebutnya kebijakan pemekaran adalah mesin pemusnah penduduk asli Papua secara sistematis, terstruktur, masif, meluas, kolektif, dan terintegrasi.

Segala pernyataan tersebut sangat jauh dari posisi dan profesinya sebagai pelayan umat dan justru banyak mengarah pada isu politik. Sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates membela seseorang yang bersalah hanya demi kepentingan kelompoknya, seperti yang dilakukan terhadap Lukas Enembe.

Keprihatinan Terhadap Pejabat Papua yang Tersandung Kasus Korupsi

Sementara itu, tokoh senior Papua Michael Manufandu menyatakan prihatin banyaknya pejabat Papua yang tersandung kasus dugaan korupsi. Pasalnya dugaan sejumlah pejabat di Papua yang tersandung kasus korupsi telah lama didengungkan oleh Presiden Jokowi maupun Menko Polhukam Mahfud MD. Secara spesifik Presiden Jokowi pernah berpidato bahwa yang menyalahgunakan uang otsus dari 2002 sampai 2015 agar diusut dan diproses. Sementara, Mahfud MD menyampaikan terdapat 10 pejabat Papua yang tersangkut kasus korupsi.

Banyaknya pejabat Papua yang terlibat korupsi adalah akibat lemahnya pengawasan pemerintah di tingkat atas. Termasuk masih banyaknya pejabat di Papua yang menganggap uang negara sebagai uang pribadi mereka sehingga bisa digunakan sesuka hati tanpa mengikuti pedoman dan prosedur keuangan yang berlaku. Masyarakat Papua hingga kini masih banyak yang hidup miskin dalam berbagai keterbatasan, tidak memiliki tempat tinggal, bertelanjang kaki menjual pinang, sayur, ikan di pinggir jalan raya hanya untuk bisa bertahan hidup.

“Sementara pejabat-pejabatnya beternak mobil dinas, punya rumah mewah bahkan membeli apartemen di Jakarta, ada juga yang punya pacar artis-artis. Pertanyaannya mereka dapat semua kemewahan itu dari mana? Saya puluhan tahun menjadi birokrat, tidak punya apa-apa, bahkan anak-anak saya tidak dapat biaya pendidikan dari dana Otsus,” ujar mantan Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Jayapura tersebut. Secara tegas ia meminta keseriusan KPK, kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut tuntas borok-borok korupsi di Tanah Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *