oleh

TWK KPK Sudah Sesuai Amanat UU

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pimpinan KPK telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai lembaga penegak hukum tersebut. Dewas memastikan pula tidak melanjutkan laporan pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait TWK. Keputusan Dewas sangat berbeda dengan hasil rekomendasi Ombudsman yang menemukan TWK pegawai KPK justru bersifat maladministrasi.

“Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting pada 17 Februari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7).

Konferensi pers tersebut mengumumkan tidak dilanjutkannya laporan pegawai KPK mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK terkait pelaksanaan TWK ke sidang etik. Alasannya, karena ketidakcukupan bukti yang dimiliki Dewas KPK.

Menurut Dewas, pada 17 Februari 2021 dilakukan sosialisasi Perkom No 01 tahun 2021 kepada pegawai KPK melalui zoom meeting oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, Kabiro SDM KPK Chandra Sulistio Reksoprodjo, serta Kabiro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin. “Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perkom No 01 tahun 2021 termasuk adanya syarat untuk mengikuti TWK oleh seluruh pegawai KPK,” kata Syamsuddin.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pimpinan KPK telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada para pegawai lembaga penegak hukum tersebut. Dewas memastikan pula tidak melanjutkan laporan pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait TWK. Keputusan Dewas sangat berbeda dengan hasil rekomendasi Ombudsman yang menemukan TWK pegawai KPK justru bersifat maladministrasi.

“Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 01 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah dikirimkan kepada seluruh pegawai KPK melalui email pada 10 Februari 2021 dan telah dilakukan sosialisasi melalui zoom meeting pada 17 Februari 2021,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/7).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *