oleh

UU Cipta Tenaga Kerja Meningkatkan Investasi di Indonesia

Bahal Siregar (Ketua Forum Mahasiswa Program Magister Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Periode 2022-2023)

Dari pemberitaan yang muncul di media bahwa omnibus law memanjakan pengusaha dan menindas  buruh. Tapi pada kenyataan hingga saat ini belum ada hal-hal yang dianggap tidak berpihak kepada buruh yang signifikan muncul di pemberitaan, seperti yang baru saja kita saksikan pada saat menjelang lebaran.  Kemenaker justru tidak henti-hentinya mengingatkan dan mewanti-wanti perusahaan agar memberikan hak pekerja yakni tunjangan hari raya (THR). Melalui kebijakan dan peraturannya yang dikeluarkan kementrian tenagakerja bahwa THR paling lambat diberikan H-7 lebaran, menurut saya Alhamdulillah.. artinya ada perhatian khusus bagi kami selaku buruh atau pekerja dalam mendapatkan hak kami yakni THR kami yang memang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Terlebih kementrian tenagakerja membuka posko atau satgas untuk mengadu apabila THR tidak dibayarkan oleh perusahaan. Dari yang selama ini berkembang soal isu-isu ada penghapusan tunjangan atau tidak diatur soal tunjangan di dalam omnibus law namun pada kenyataanya justru ada penekanan kepada perusahaan untuk membayarkan THR bagi kami.

Pada hal lain dalam perdebatan yang muncul atas terbitnya undang-undang cipta kerja salah satunya mengenai masalah cuti bagi pekerja wanita yang hamil dan melahirkan. Beredar asumsi para tokoh public bahwa aturan mengenai cuti dihapus, pada kenyataanya di undang-undang cipta kerja memang tidak diatur dan konsekuensinya adalah undang-undang lama yakni undang-undang ketenagakerjaan masih berlaku hanya saja diatur lebih jauh oleh peraturan pemerintah (PP), tinggal kita lihat saja peraturan pemerintah tersebut dalam hal aturan cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja wanita.

Pada intinya kita sebagai buruh atau pekerja jangan mudah termakan isu-isu yang berlatar belakang politik, bisa saja kita di manfaatkan sebagian oknum yang bersebrangan dengan pemerintah. Mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah atas dasar politik tapi kita yang diberikan pemahaman yang tidak benar karena hanya mendengar dan membaca pendapat mereka tanpa mengetahui substansi dari undang-undang cipta kerja secara jelas dan benar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.