oleh

Wakil Ketua KPK Jelaskan Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN

Indonesiabangsaku, Jakarta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan latar belakang alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ghufron menegaskan bahwa alih status pegawai KPK ke ASN itu adalah berdasarkan UU19/2019 Pasal 1 Ayat 6 bahwa pegawai KPK adalah ASN.

“Bagaimana alih status mereka, kemudian diatur dalam Pasal 69c UU 19/2019. Apa yang diatur? Intinya adalah memberi waktu pada pimpinan KPK untuk memproses alih status pegawai KPK ke ASN. kemudian yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi ASN,” katanya.

Ghufron melanjutkan, karena beda sistem antara kepegawaian KPK dengan kepegawaian ASN maka kemudian ada ketentuan lebih lanjut. “Ketentuan lebih lanjut apa saja? UU kemudian dilaksanakan berdasarkan peraturan teknis PP 41/2020 yang di Pasal 3 itu mempersyaratkan salah satunya statusnya pegawai KPK tetap dan tidak tetap. itu A. Di B, setia pada Pancasila dan NKRI serta pemerintah yang sah.

“Kemudian kompeten, berintegritas. Untuk syarat pegawai tetap tidak tetap ada daftarnya. Untuk kompetensi saat pegawai KPK masuk sebagai pegawai KPK saat rekrutmen kami punya dokumen asesmen dari pihak ketiga. Kami biasa menggunakan pihak ketiga maka dokumen asesmen bahwa dia kompeten atau tidak kami masih memiliki. Yang belum memiliki alat buktinya adalah setia terhadap Pancasila, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Maka untuk kemudian memastikan dan membuktikan saya dikatakan memenuhi syarat suatu syarat, kami kan tidak memiliki cara tools, maka kami berkoordinasi dengan BKN, Kempan RB, kami merumuskan regulasinya maka kemudian PP 41/2020 kami turunkan jadi Perkom 1/2021,” katanya.

Ghufron mengatakan, memang kalau dipertanyakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak pernah diatur di UU.

“Tidak pernah diatur memang, tapi untuk memenuhi syarat bagaimana caranya kalau tidak dites. Anda, misalnya, kalau mau masuk di perusahaan media, minta misalnya TOEFL-nya 500, lalu apa dokumennya, bisa dilakukan tes sendiri atau menggunakan sertifikat TOEFL? Itulah contoh kenapa ada TWK,” katanya.

Ghufron melanjutkan, supaya mengonstruksi bahwa TWK adalah sah dan legal sebagai sebuah mekanisme untuk memastikan pegawai KPK ketika alih status kepegawaian itu memiliki landasan hukum, faktanya, KPK sudah lakukan.

“Hasilnya ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak memenuhi syarat. Bagaimana KPK? Pimpinan menyadari bahwa keberadaan KPK ini bukan karena gedungnya yang tinggi 16 lantai, bukan karena alat canggih, tapi terutama sumber daya manusia. Maka kami tegaskan, semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua. tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan ASN yang antarsistem harus saling menyelesaikan maka yang menyesuaikan atau yang sesuai persyaratannya dengan syarat ASN itu yang hanya bisa diterima sebagai ASN,” kata Ghufron.

Terkait syarat-syarat tersebut, terang Ghufron, KPK bukan mau lepas tangan, tapi KPK tidak punya tools untuk melakukan assesmen sehingga KPK melakukan kerja sama dengan BKN. BKN kemudian bikin tim untuk memastikan objektivitasnya.

“Selain itu, karena ada pertanyaan juga, KPK pimpinannya tahu dengan pertanyaan TWK. Memang kami tidak tahu dan tidak mau tahu bukan apa, untuk menjamin objektivitas. Kalau kami masuk, kami kehilangan objektivitas, seakan-akan kami mengintervensi tentang materi atau metode itu. Itu kerangka umumnya,” kata Ghufron.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *