Waspada! Kelompok Separatis Massif Serukan Tuntutan Pembebasan Victor Yeimo

indonesiabangsaku.com – Kasus yang menimpa juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo hingga kini masih menjadi kontroversi dan pembicaraan banyak pihak, terutama bagi para pendukungnya. Seruan demi seruan untuk pembebasan terus dengan anggapan bahwa Victor Yeimo merupakan korban kriminalisasi dari aksi yang disebut mengarah pada rasisme. Sebelumnya, Victor Yeimo diadili atas tuduhan makar karena menyerukan tuntutan referendum bagi Papua. Tuntutan tersebut disuarakan dalam demonstrasi anti rasisme pada 19 Agustus 2019 lalu di Jayapura. Setelah sempat buron, Victor Yeimo kemudian ditangkap pada 9 Mei 2021. Sejumlah organisasi yang concern terhadap HAM, seperti Human Right Watch dan Amnesty Internasional mengeluarkan desakan agar Victor dibebaskan dari tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura Jayapura.

Pengacara dari LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan bahwa terdakwa lain yang disidang dalam kasus yang sama telah dibebaskan oleh pengadilan. Mesinya perkara Victor Yeimo juga diperlakukan sama. Dalam peristiwa tersebut, aparat hukum telah menahan delapan orang. Enam orang, yaitu Agus Kossay, Buchtar Tabuni, Hengki Hilapok, Alexander Gobay, Irwanus Uropmabin dan Fery Kombo diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Enam orang tersebut divonis kurang dari satu tahun. Satu terdakwa lagi, yaitu Franis Wasini dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura. Direktur Elsham Papua, Pendeta Matheus Adadikam menegaskan bahwa belum dibebaskannya Victor Yeimo bukan karena orasi yang pernah disampaikan namun karena pernyataan-pernyataan sebelum kejadian tersebut. Untuk diketahui bahwa yang bersangkutan termasuk lantang dalam menyerukan kemerdekaan Papua.  Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa bahwa aksi rasisme tahun 2019 di Papua merupakan spontanitas masyarakat, dan Victor Yeimo bagian dari korban sehingga semua pihak terutama penegak hukum harus bijaksana.

Drama Kasus Victor Yeimo yang Banyak Ditunggangi Pihak Berkepentingan

Secara kronologis, kasus yang menimpa Victor Yeimo berawal pada kejadian tahun 2019, kemudian penangkapan pada Mei 2021. Kejaksaan Tinggi Jayapura kemudian mendakwa dirinya pada 21 Februari 2021 dengan dasar makar karena terlibat aksi demonstrasi anti rasisme Papua yang berujung amuk massa di kota Jayapura. Majelis hakim kemudian menerbitkan surat penetapan yang memerintahkan untuk penahanan lanjutan terdakwa di LP Abepura, namun batal setelah majelis hakim membantarkan penahanan karena Victor Yeimo harus dirawat di RSUD Dok 2 Jayapura. Saat ini proses sidangnya telah masuk pada tahap tanggapaan penuntut umum atas eksepsi atau replik. Dalam sidang pembacaan eksepsi dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku penasehat hukum Victor Yeimo menyatakan bahwa orasi yang dilakukan bagian dari penyampaikan pendapat yang dijamin UU No.9 tahun 1998 pasal 28 tentang hak menyampaikan pendapat lisan maupun tertulis. Namun, Hakim kemudian memutuskan Victor Yeimo harus ditahan di LP kelas II Abepura yang direspon dengan permintaan pertimbangan kembali karena faktor kesehatan.

Kondisi ini sempat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak oposisi untuk menyudutkan pemerintah. Tim Kuasa Hukum Advokat PAHAM Papua, Yohanis Mambrasar menyebut bahwa politik klarifikasi publik oleh aparat keamanan dengan menangkap sembarang warga sipil tak bersalah pasca konflik telah lama diterapkan oleh aparat keamanan di Papua dan termasuk melibatkan lembaga peradilan di Papua. Kemudian juru bicara KNPB, Ones Suhuniap juga menyatakan bahwa penangkapan Victor Yeimo merupakan bukti kriminalisasi negara terhadap korban rasisme. Hal serupa juga disampaikan oleh Dosen Universitas Papua (Unipa), I Ngurah Suryawan yang menilai bahwa telah terjadi rasisme pembangunan di Papua, dimana pemerintah menyebut sebagai pembangunan namun masyarakat setempat menyebut sebagai penjajahan. Sejumlah opini tersebut sangat bersifat provokatif yang mengarah pada penyudutan terhadap pemerintah. Ketegasan pemerintah melalui aparat, baik hukum atau keamanan menjadi hal yang ditunggu-tunggu sehingga jangan sampai kalah dengan agenda serta propaganda yang dilancarkan pihak oposisi.

Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Victor Yeimo

Sekali lagi, bahwa aparat penegak hukum, khususnya di Jayapura terkait kasus Victor Yeimo telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Isu adanya kriminalisasi yang hingga kini terus berkembang dalam pusaran informasi masyarakat Papua, dipastikan sebagai upaya KNPB dan pendukungnya untuk memanaskan suasana. Menjadi hal yang harus diwasapadai, selain permainan kata-kata di media sosial juga terdapat informasi adanya rencana aksi bisu dari kelompok KNPB dengan tuntutan pembebasan Victor Yeimo tanpa syarat, di Pengadilan Negeri Jayapura. Aksi tersebut sepertinya telah diketahui oleh aparat keamanan sehingga dipastikan akan dilakukan pengamanan hingga antisipasi di sejumlah wilayah.

Seperti hal yang terus dipaksakan, penggunaan kata kriminalisasi terhadap sejumlah kasus tokoh politik di Papua kemudian menjadi amunisi bagi pihak oposisi untuk menggiring opini. Meski tak tahu secara detail perihal makna kriminalisasi, para pendukung kelompok separatis KNPB berkeyakinan bahwa Victor Yeimo adalah korba, bukan pelaku makar. Mereka menganggap apa yang diputuskan pengadilan tidak sesuai fakta dan cenderung tendensius.

Secara definisi, istilah Kriminalisasi merupakan terminologi ilmu kriminologi dan ilmu hukum Pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana. Namun istilah “kriminalisasi” yang populer di masyarakat memiliki makna yang berbeda dengan istilah “kriminalisasi” yang ada dalam ilmu kriminologi maupun ilmu hukum pidana. Jika dalam krimonologi dan ilmu hukum pidana terminologi “kriminalisasi” merupakan istilah biasa, maka “kriminalisasi” dalam pengertian populer memiliki makna yang negatif. Dalam kasus penangkapan Victor Yeimo, penggunaan kata kriminalisasi merujuk pada ketidakpercayaan segelintir pihak terhadap keputusan negara melalui aparat hukum yang menetapkan juru bicara KNPB tersebut sebagai tersangka makar. Penggunaan isu kriminalisasi juga merupakan upaya menggalang simpati massa untuk menekan proses penyidikan. Hal tersebut sebenarnya berbahaya bagi yang terlibat, karena menghalangi proses penyidikan merupakan bentuk pelanggaran hukum tersendiri.

Jejak Victor Yeimo Sebagai Tokoh Separatis KNPB

Terdapat banyak pertimbangan dari pemerintah mengapa hingga kini Victor Yeimo masih ditahan meski dalam keadaan sakit dan isu keterbatasan akses yang ia dapatkan. Sekedar mengingat kembali terkait sosoknya, dirinya dikenal sebagai aktivis pro-kemerdekaan Papua memegang jabatan juru bicara internasional KNPB. Sebelumnya, Victor Yeimo juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPB pusat dari tahun 2012 hingga 2018. Dirinya juga familiar di kalangan aktivis dan mahasiswa pro-kemerdekaan Papua.  Dalam masa tahanannya, munculnya isu adanya keterbatasan akses bagi Victor Yeimo menjadi perhatian sejumlah pihak. Pelapor Khusus PBB di bidang HAM, Mary Lawlor misalnya, ia menyoroti kondisi Victor yang dikabarkan sakit selama ditahan di Mako Brimob Polda Papua. LBH Papua bersama 30 organisasi masyarakat sipil lain mendesak kepolisian untuk membebaskan Victor. Veronica Koman dan organisasi hak asasi manusia (HAM) TAPOL bahkan melaporkan penangkapan itu ke Dewan HAM PBB.

Isu adanya perlakuan terhadap Victor Yeimo yang disebut tidak sesuai tahanan pada umumnya kemudian sempat menjadi perhatian dari beberapa pihak yang memiliki concern terhadap isu penangkapan Victor Yeimo. Pemerintah melalui pernyataan resmi perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa Swiss, menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan perintah pengadilan untuk memberikan perawatan di rumah sakit sejak 30 Agustus 2021, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya, termasuk kepada Victor Yeimo. Adanya pelapor khusus HAM disebut bias dan sepihak keliru menggambarkan penahanan terhadap Victor. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyertakan bukti pendukung mengenai pemeriksaan kesehatan rutin yang diberikan sejak penahanannya pada 9 Mei 2021. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa hak Victor selalu dipenuhi dalam tahanan, termasuk pemeriksaan kesehatan. Ia justru mengatakan bahwa Victor justru menolak permintaan pemeriksaan kesehatan yang ditawarkan padanya.  Kapolda tersebut juga menyampaikan bahwa Victor Yeimo justru sempat melarikan diri ke Papua Nugini beberapa saat setelah terjadi aksi kerusuhan 2019 lalu.

Bagi mereka di kelompok oposisi, beberapa orang yang ‘berjuang’ hingga kemudian ditahan di penjara justru dianggap sebagai pahlawan. Seperti mantan tahanan politik, Filep Karma yang pernah menyebut Yeimo sebagai deretan tokoh elite dunia pejuang kemerdekaan bangsa. Sebuah halusinasi dari pihak kelompok separatis pejuang kemerdekaan Papua. Membebaskan Victor Yeimo berarti memberikan ruang yang lebih kepada tokoh-tokoh separatis untuk menunjukkan eksistensinya menunjang misi untuk lepas dari Indonesia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *