oleh

Waspada Provokasi Seruan Aksi Kelompok Kepentingan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini terus mendengar aspirasi dari masyarakat. Sayangnya ada pihak-pihak yang terus memanfaatkan ketakutan masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu.

Mahfud menjelaskan pemerintah mengetahui ada aspirasi masyarakat yang murni karena kesusahan terhadap Covid – 19 khususnya dari kehidupan ekonomi. Namun ada juga yang tidak murni hanya untuk kepentingan kelompok.

“Pemerintah mengetahui sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Masalahnya ingin menentang aja memanfaatkan situasi. Ada seperti itu,” jelasnya dalam konferensi pers, Sabtu (24/7/2021).

Mahfud mengatakan masyarakat harus berhati- hati, karena kelompok yang melakukan provokasi ini selalu menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah.

“Padahal prinsipnya pemerintah itu terbuka, dan merespon segala aspirasi masyarakat. namun sebaiknya aspirasi disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai protokol kesehatan. Seperti virtual meeting, webinar atau dialog di televisi,” katanya.

Menurut Mahfud sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan penanganan Covid – 19 untuk rakyat. Dengan menetapkan kebijakan penanggulangan yang berpedoman pada substansi UUD 1945. Namun diakui tidak semua aspirasi bisa difasilitasi, sehingga ada resistensi dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat.

“Pemerintah sadar ada ketakutan dan keresahan di masyarakat berkenaan dengan Covid – 19 yang trennya terus tidak menentu. Ada yang takut mati karena Covid, kedua takut mati karena ekonomi,”.

Hal ini juga terjadi di negara maju, karena alasan kehilangan kebebasan. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat resisten terhadap pembatasan kegiatan karena mengganggu jalannya perekonomian untuk bertahan hidup.

“Berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah memang muncul seruan di media sosial di galang kelompok tertentu untuk melakukan aksi terhadap kebijakan dalam menangani covid. Itu dimana mana terjadi. Di Indonesia terjadi juga,” jelasnya.

Sementara itu, Partai NasDem mengecam seruan aksi bertajuk ‘Jokowi End Game’ yang beredar di media sosial. NasDem mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sedang kesulitan. Karena itu, jangan memprovokasi.

“Ayo mari bangsa ini bersatu untuk memerangi COVID-19. Presiden dan jajarannya bekerja sangat keras PPKM darurat dilanjut PPKM level 1-4 punya banyak konsekuensi, akan ada kekurangan di sana-sini. Bukan malah ‘kompor’ dan mengkompromi demo,” kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem Charles Meikyansah, Jumat (23/7/2021).
Charles juga memberi pesan tegas untuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kondisi masyarakat yang serba kesulitan.

“Para politisi, siapa pun dirimu akan berhadapan dengan semua kekuatan bangsa, kalau hanya mau ambil keuntungan di tengah kesulitan sekarang ini,” tegas Charles.

Lebih lanjut, Charles memastikan bahwa akan mendukung segala kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Corona. NasDem, akan tetap bersama Jokowi menghadapi pihak-pihak yang mengambil keuntungan politik.

Charles mengingatkan tidak boleh ada yang mengambil kesempatan dalam situasi sekarang. Dia menekankan akan pentingnya gotong royong dalam menghadapi pandemi.

Selain NasDem, berbagai pihak mengkritik keras ajakan aksi tersebut. PPP menganggap seruan aksi ‘Jokowi End Game’ untuk turun ke jalan sebagai provokasi tak bertanggung jawab.

“PPP menilai mereka yang mengajak masyarakat untuk demo turun ke jalan di masa pandemi COVID-19 adalah kelompok tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat itu sendiri.

Partai Gerindra juga menyatankan aksi penyampaian pendapat tak turun ke jalan sehingga menimbulkan kerumunan.

“Kalau mengumpulkan orang banyak di situasi saat ini, menurut saya riskan sekali. Bisa menjadi klaster baru bagi yang berunjuk rasa sendiri,” kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat (23/7/2021).

Habiburokhman juga mempertanyakan soal tuntutan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Menurutnya, ada kalanya masa jabatan Presiden Jokowi pun akan habis.

“Tuntutan Jokowi mundur juga saya pertanyakan apakah tepat disampaikan saat ini. Toh, 2024 beliau habis masa jabatannya dan orang yang punya calon pemimpin bisa memilih calonnya tersebut,” ucap anggota Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan bahwa proses pemilihan presiden akan dilakukan tiga tahun lagi. Saat ini lebih baik difokuskan penanganan pandemi Corona. (**).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *